Reformasi Setengah Matang

“ Indonesia saat ini salah mengambil keputusan. Banyak rakyat kelaparan, banyak pengemis yang berkeliaran, kemana pemerintah yang katanya sukses dalam hal pembangunan. Maka, hadirnya Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) adalah untuk mewujudkan impian itu. Hidup PDK…Hidup PDK…Hidup PDK…” Ujar Ryaas Rasyid, Presiden Partai tersebut kepada massa kampanyenya di Lapangan Merderka, Rabu, 25 Maret kemarin. Sekitar pukul 13.00 WIB, suasana yang masyarakat Medan sering menyebutnya Lapangan Merdeka itu mulai tampak berpenghuni. Berbagai aktifitas terlihat mulai hidup dalam areal yang biasa digunakan untuk berolahraga itu. Mulai dari penjual sate kerang, jengkol, dan tahu. Di beberapa sudut juga terlihat yang menjual souvenir seperti topi, mainan kunci, dan kaos. Tak ketinggalan, para ibu-ibu yang sengaja mempersiapkan lapak, memamerkan berbagai jenis rokok dan minuman mineralnya. Barulah ketika pukul 14.00 WIB, suasana gemuruh yang sebenarnya terjadi. Kehadiran beberapa massa kampanye menggunakan bus-bus, betor, sepeda motor, dan sepeda goet, mencerminkan suasana demokrasi sesungguhnya. Ditambah lagi saat itu, hadir pentolan dari partai bersangkutan memberi orasi politiknya, yang kontan membuat emosi massa memanas. Kampanye pun dimulai… Walaupun dari beberapa kampanye akbar tiga pekan silam yang saya ikutin keseluruhan petinggi-petinggi parpol mengelurkan stateman sama. Tampaknya, massa tidak mau ambil pusing dari ucapan yang mereka lontarkan. Mulai yang berkampanye di Lapangan Merdeka, Lapangan Gajah Mada, Pertiwi, Air Bersih, dipastikan tidak jauh berbeda kata-kata yang terlontar dari mulut petinggi maupun caleg suatu partai tersebut. Massa yang datang tampak lebih menikmati hiburan yang disuguhkan partai-partai tersebut. Mulai dari mendatangkan band-band lokal maupun luar kota . Bergembiran dan tertawa-tawa adalah kenikmatan nyata yang diterima massa ketimbang mendengar ocehan camar dari mulut petinggi-petinggi parpol bersangkutan. “Dalam hal kampanye-kampanyean, menyajikan hiburan seperti musik wajar saja dilakukan untuk menarik simpati rakyat. Namun, apakah efektif atau tidak rakyatlah yang menilai,” ujar pengamat politik Dra.Mulyani Nasution, M.Si, berujar. Lebih jauh ia mengatakan, kampanye terbuka harusnya digunakan parpol sebagai sarana komunikasi antar kandidat dan calon pemilih (Masyarakat) untuk memberikan sinergi yang seimbang antara need and hope, need yaitu harapan yang dibentuk dalam pola pikir pemilih dengan menilai apakah kinerja kandidat maupun partai yang menjalankan pemerintahan terakhir sudah baik bagi dirinya dan negara, dan hope ialah harapan yang ditanamkan pada kandidat maupun partai yang dipilihnya nanti akan membawa pada perubahan sesuai dengan keinginan pemilih, “Jadi sayang sekali jika caleg maupun parpol dalam kampanyenya mengkritik pemerintahan yang sudah ada, sementara ia belum mampu berbuat apa-apa. Bukankah berusaha lebih baik dari pada diam, walaupun dalam usaha itu kita gagal,” ujar Mulyani sedikit berdiplomatis. Tapi sayangnya, tiga pekan ikut dalam pesta demokrasi akbar tersebut, Medan Bisnis boleh dikata kurang tertarik mengikuti jalannya proses kampanye yang sudah mirip festival musik, dengan menampilkan artis-artis ibu kota itu. Ada hal lain yang menarik tak kala pesta demokrasi ini berlangsung. Sebuah skandal yang dari dulu ada dan sekilas tak pernah tergubris oleh pemerintah dan media. Ia berupa praktek-praktek dana misterius yang kerap terjadi jika kampanye dilakukan. Dari penelusuran yang dilakukan, dipastikan setiap parpol yang berkampanye ria, memberi uang sukarela kepada simpatisannya. Ada yang 10 ribu, 20, 50, bahkan 100 ribu. “Tujuannya jelas, agar kampanye parpol tersebut meriah dan mengkalim parpolnya mempunyai banyak kader,” ujar Mulyani mengomentari. Contoh dekatnya, sewaktu Medan Bisnis ikut berkampanye dalam sebuah partai politik dua pekan silam. Tercatat setiap simpatisan kampanye mendapat uang sebesar Rp.20.000-Rp.30.000/orang. “Tujuan parpol kan jelas. Dengan banyaknya massa yang hadir, otomatis mereka ingin mengubah persepsi masyarakat agar ingin mencoblos partai atau kader-kader mereka, terlepas itu massa bayaran atau memang murni dari kader partai bersangkutan,” ujar Mulyani kepada Medan Bisnis. Sebut saja Ilim, seorang korlap penggerak massa kampanye salah satu partai besar ini mengaku, harus membagikan uang kepada setiap orang Rp.30.000-50.000/kepala. “Itu belum termasuk sewa angkot dan pesta makan,” ujarnya kepada Medan Bisnis yang saat itu menyamar menjadi simpatisan partai yang berkampanye di Lapangan Merdeka dengan mendatangkan artis Pingkan Mambo itu. Pekerjaan seperti Ilim tadi bukan tidak professional. Ia mengaku, uang yang ia dapatkan langsung dari orang dalam parpol. Lantas dari uang yang diberi berjumlah puluhan juta itu, ia bertugas mengumpulkan massa dan beberapa kendaraan sewaan untuk memeriahkan kampanye parpol bersangkutan,”Uang kita kasi setelah dilapangan, kalau dikasi di rumah atau di luar lapangan mereka tak akan datang,” ujarnya sedikit tergelak. Ilim tidak sendiri, ada lagi Bang Udin. Medan Bisnis jelas melihat setiap orang yang mengikuti jalannya kampanye dari parpol itu, diberikan uang Rp.20.000-30.000/kepala, hanya untuk menghadiri kampanye partai itu di Lapangan Merdeka.”Ya gak bersih lah dua puluh sampai tiga puluh ribu sama orang itu. Bersihnya mereka dapat dua puluh ribu gitu la. Besarnya uang kita kasi sesuai dengan usia dan berapa banyak orang yang mampu ia datangkan. Atau paling tidak, minimal dia bantu-bantu juga nanti ditambahin. Bahkan bisa sampai ratusan ribu malah,” ujar Bang Udin yang Medan Bisnis kenal dari seorang caleg. Kordinator-kordinator penggerak massa ini juga tidak satu orang dalam setiap kampanye. Setiap daerah memiliki kordinator penggerak massanya masing-masing. Maksudnya disini adalah, setiap daerah pemilihan atau sebuah kawasan mempunyai kordinator tersendiri. Jadi kalau massa yang datang dari lima daerah pemilihan, maka kordinator penggerak massanya juga akan berjumlah demikian. Bang Udin sendiri mengaku datang dengan gerombolannya dari kawasan Medan Denai. Seperti layaknya bisnis jasa kebanyakan. Mereka para pencari massa bayaran ini tampaknya pandai melihat situasi. Dengan adanya kampanye akbar akhir-akhir ini, bayangkan saja berapa jumlah uang yang berhasil mereka peroleh hanya dengan menjadi korlap massa kampanye. Tapi yang membuat geli adalah, mereka-mereka dari korlap parpol bersangkutan belum tentu memilih parpol yang memberikan mereka rezeki lumayan besar,”Urusan pilih-memilih itu belakangan la,” ujar Bang Udin tertawa. Tidak Ada Sanksi Melihat tindak-tanduk “Pemberi Zakat” dalam kampanye partai tadi memang sangat menarik sekaligus memalukan. Kampanye parpol dengan membagi-bagikan uang kepada simpatisan jelas banyak membuat kesalahan-kesalahan mucul. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak KPU maupun Panwaslu. Sudah jelas, dengan dibagikannya uang secara gratris akan memicu datangnya masyarakat secara berbondong-bondong dengan membawa serta anak-anaknya bahkan yang masih balita. “Kita tau sendiri la, masyarakat kita senang dengan hal-hal yang gratis. Apalagi uang. Jadi berkumpulnya satu keluarga utuh dalam sebuah kampanye wajar saja terlihat.” ujar Mulyani berujar. Padahal sudah jelas, dengan diberikannya uang secara gratis kepada massa kampanye, otomatis menarik sebuah keluarga ikut dengan membawa anak-anak mereka bahkan yang masih balita dengan disuguhi gemerlapnya penampilan artis-artis ibu kota . Paling tidak, dengan adanya anak-anak ikut berkampanye, sebuah parpol dapat dikenakan Pasal 270,Jo Pasal 84 Ayat (1) Huruf (e),Jo Pasal 269,Jo Pasal 82 UU No.10 Tahun 2008, yang berisi tentang larangan membawa anak-anak dalam sebuah kampanye dan menyangkut keterlambatan parpol melakukan kampanye. Tapi, sampai sekarang kenapa Panwaslu sepertinya adem-ayem saja melihat fenomena tersebut. Sewaktu Medan Bisnis mengajukan pertanyaan apakah pembayaran massa dalam kampanye yang berakibat datangnya anak-anak itu diperbolehkan, pihak Panwaslu Sumut melalui Humasnya Maizen Saftana,SH, mengatakan. Itu sah-sah saja dilakukan partai politik, asalkan jangan menjurus ke permasalahan hukum, misalnya penggelebungan dana kampanye, itu tetap sah walaupun saya menilaianya salah. ”Itu udah biasa, setiap kampanye pasti terdapat pembayaran massa dari kordinator lapangan sebuah parpol. Diakibatkan belum terbentuknya undang-undang tentang hal tersebut, jadi itu gak masalah dilakukan,” ujarnya kepada Medan Bisnis. Lebih lanjut Saftana mengatakan, jika kita lihat dari segi real nya, sebenarnya itu tergantung pada elit politik yang berkoar hendak membenahi sistem, ternyata mereka yang merusak sistem. Jadi, kedepannya kami dari Panwaslu berharap parpol yang melakukan kampanye hendaknya melakukan pencerdasan berfikir kepada rakyat, bukan malah pembodohan dengan memberikan uang. ”Kita juga lagi pada tahap pengamatan dan mungkin akan merumuskan pasal-pasal baru untuk mengantisipasi massa dari parpol yang dibayar tadi”. Hukum Jual-Beli layaknya seperti hukum jual-beli, “Lo jual gua beli” adalah sebuah sistem hirarki yang saat ini bangsa kita belum memahaminya dengan bijak. “Berpolitik tidak berarti harus mendirikan Partai Politik. Menjadi tauladan tidak harus berada di arena panggung politik,” ujar Drs.H.Syaiful Bahri, M.AP kepada Medan Bisnis. Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini menjelaskan, dengan keluarnya dana kampanye/sosialisasi kepada masyarakat secara pribadi, akan memunculkan keinginan mengembaikan lagi uang pribadinya, “Inilah awal korupsi yang banyak terjadi di Indonesia,” ujarnya begitu bersemangat. lebih jauh ia menjelaskan, adanya massa kampanye yang dibayar, adalah sebuah kemampuan caleg atau partai dalam mengkemas produk berupa wacana-wacana yang bertujuan mencari simpati rakyat, walaupun kebanyakan wacana yang terlontar itu sekilas mengada-ngada.”Dari segi ekonomi, pemberian dana itu sebenarnya tidak mendidik, yang perlu itu adalah kejujuran. Masyarakat kita tidak bodoh, mereka sudah pandai. Ambil duitnya, urusan contreng belakangan,”ujarnya tersenyum lebar kepada Medan Bisnis. Sejatinya dalam panggung politik kita bisa melihat praktek-praktek yang tidak benar terjadi. Mentalitas yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, barbagai intrik kotor untuk mempertahankan kekuasaan, dan ”tontonan” semacam ini tidak akan berubah jika kita masyarakat dan pemerintah hanya diam membisu. Berubahlah biar dunia tahu bahwa kita ada, yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945 bukan rumus kode buntut seperti syair dalam lagu Iwan Fals itu. Jadi, pemilu yang nanti menghabiskan milyaran rupiah dari anggaran belanja negara ini, hendaklah disadari oleh elit-elit politik kita, bahwa tidak sedikit rakyat yang mengharapkan angin perubahan dari pemilu kali ini terjadi. Efisiensi Sebuah Public Figure Ada banyak hal yang membedakan pemilu kali ini dengan pemilu-pemilu yang telah berlalu. Pemilu sekarang mulai dihiasi calon legislatif yang berasal dari kalangan artis/ Public Figure. Hal ini memang tidak terlalu mengagetkan, karena pada pemilu 2004 yang lalu, tercatat beberapa nama artis berhasil menjadi anggota dewan yang mulia. Meskipun tidak menafikkan masih ada artis yang gagal. Boleh dikata, jumlah keterlibatan artis dalam pemilu kali ini sedikit mencengangkan. Sebut saja PAN, partai ini dengan beraninya memasukkan 33 nama artis di dalam daftar nama calegnya. Karena itu ada yang memplesetkan PAN dengan singkatan “Partai Artis Nasional”. Sebut saja Wulan Guritno, Eko Patrio, Ikang Fauzi dan artis-artis lain yang digaet oleh PAN. bukan itu saja GERINDRA, PDS, GOLKAR, PDIP, DEMOKRAT, PPP, HANURA, juga tak mau kalah memboyong artis jadi calegnya. ”Pertimbangan yang paling menonjol sebuah parpol mengajukan para artis menjadi caleg adalah popularitas keartisannya. Popularitas dinilai memiliki daya tarik meraih suara sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak hanya aspek popularitas tapi juga ketampanan dan kecantikkan artis yang diekploitasi. Ini adalah jalan pintas yang ditempuh parpol-parpol tersebut untuk meraih suara sebanyak mungkin pada pemilu,” ujar budayawan Safii Zulkarnain (42) menaggapi hal itu. Seperti setuju dengan dengan ekonom Syaiful Bahri, budayawan asli Jogja yang sekarang sedang komit dalam peluncuran buku ini menegaskan. Artis itu seolah-olah seperti barang dagangan dan partai adalah toko yang menjualnya. Sedangkan kita/masyarakat adalah yang membeli nantinya, “Jadi jelas, pemilu kali ini adalah ajang jual-beli antara parpol dan masyarakat,” ujarnya menambahkan. Padahal jika mau buka-bukaan, hasil pemilu 2004 membuktikan para anggota DPR dari kalangan artis memiliki peran politik dan kontribusi terhadap perjuangan rakyat di parlemen sangatlah minim. Bahkan hampir-hampir tidak terdengar. Suara-suara dan gagasan politik untuk advokasi kepentingan rakyat di parlemen sangat lirih, tidak ada bukti nyata bahwa anggota legislatif dari kalangan artis memiliki greget yang tinggi untuk membawa negeri ini ke jalan yang lebih baik dengan suara yang lantang. Jadi, melihat fenomena-fenomena yang terjadi selama kampanye akbar ini dimulai. Pantas kiranya, reformasi kita dijuliki “Setengah Matang”. Oleh karena, belum adanya kesiapan mental dan kesadaran berpolitik yang lebih baik dari bangsa ini.